Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin. Foto: dok/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking dalam proyek investasi ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH) Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Minggu (29/6/2025). Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendukung proyek investasi ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang.

“Pastinya, kami menyambut baik hadirnya proyek ini di Kabupaten Karawang. Apalagi, proyek tersebut akan menjadi yang terbesar se-Asia Tenggara. Makanya, kami sangat bersyukur karena Karawang mendapat kepercayaan untuk mendukung program hilirisasi melalui pengembangan industri baterai secara terpadu yang didorong Presiden Prabowo,” ujar Puteri melalui rilis yang diterima Parlementaria, Senin (30/6). 

Sebagai informasi, proyek pengembangan ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi ini terdiri dari 6 (enam) subproyek utama yang salah satunya dikembangkan di Kabupaten Karawang, dan 5 (lima) proyek lainnya di Halmahera Timur, Maluku Utara. Proyek tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan estimasi nilai investasi mencapai USD 5,9 miliar yang mencakup area seluas 3.023 hektare.

“Masuknya investasi ke daerah tentunya dapat memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya Karawang. Selain itu, proyek ini pastinya akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru, karena diperkirakan mampu menyerap 8.000 tenaga kerja langsung dan 35.000 tenaga kerja tidak langsung. Dengan demikian, proyek ini dapat membantu mengatasi persoalan pengangguran di Karawang, yang saat ini tercatat sebesar 8,04 persen,” ungkap  Legislator Fraksi Partai Golkar.

Menutup keterangannya, Puteri juga mendukung komitmen pemerintah yang memastikan proyek hilirisasi ini supaya berkeadilan dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

“Sejalan dengan arahan Presiden agar hilirisasi ini berkeadilan, maka harus dipastikan warga lokal mendapatkan ruang untuk bisa terlibat dari proyek ini, khususnya untuk menjadi tenaga kerja. Sehingga, jangan sampai penduduk lokal nantinya terpinggirkan. Selain itu, perlu juga dipastikan proses transfer pengetahuan atas pengembangan teknologi supaya menciptakan kemandirian untuk keberlanjutan hilirisasi ke depan,” tutup Puteri yang juga legislator DPR RI asal Daerah Pemilihan Jawa Barat VII yang mencakup Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Purwakarta. (rnm/aha)